Sejak saat itu, program pelatihan besar-besaran langsung dimulai.
Menurut keterangan resmi Naval Group yang dipublikasikan di laman resminya pada 23 Juli 2025, sekitar 50 tenaga ahli dari Naval Group ditempatkan di Indonesia untuk melatih lebih dari 400 insinyur Indonesia dalam teknik konstruksi kapal selam.
Selain itu, juru las PT PAL dikirim ke Prancis untuk mengikuti pelatihan khusus di fasilitas Naval Group.
Perkembangan lanjutannya dikonfirmasi oleh Naval News dalam laporan "Indonesia Completes Scorpène Steel Cutting Qualification with Construction Set for June 2026" 13 Desember 2025.
Para insinyur PT PAL telah menyelesaikan uji kualifikasi pemotongan baja (steel cutting) pertama di galangan Surabaya sebagai syarat wajib sebelum konstruksi penuh kapal selam bisa dimulai.
Pembangunan penuh dijadwalkan berlangsung mulai Juni 2026.
"Langkah ini merupakan kepercayaan tinggi dari pemerintah Indonesia terhadap kemampuan insinyur lokal dalam memajukan teknologi pertahanan, khususnya teknologi kapal selam," kata Dr. Kaharuddin Djenod, Direktur Utama PT PAL, dikutip ZONAJAKARTA.com dari laman Naval News tanggal 23 Juli 2025 dalam artikelnya yang berjudul "Entry into Force of the Scorpène Evolved Submarines Contract for Indonesia".
Posisi Tawar yang Ikut Naik
Kombinasi pengadaan besar, 42 unit Rafale senilai sekitar 8,1 miliar dolar AS, dua kapal selam Scorpène, dan 13 radar pengawas udara jangka jauh dari Thales, menempatkan Indonesia di posisi yang tidak mudah diabaikan oleh Paris.
The Diplomat dalam beritanya 29 Mei 2025 "France, Indonesia Sign Agreement That Could Lead to Further Defense Purchases" mencatat bahwa Indonesia saat ini adalah pembeli utama perlengkapan militer Prancis di Asia Tenggara, sejajar dengan India di tingkat Asia.
Posisi ini membuat skema ko-produksi, transfer teknologi, dan pelatihan sumber daya manusia lebih mudah dinegosiasikan karena Prancis sendiri punya kepentingan menjaga kemitraan ini tetap berjalan.
Pertemuan Prabowo-Macron di Paris pada 14 April 2026 dan pernyataan resmi yang menyebut "penguatan industri pertahanan" sebagai agenda utama menjadi konfirmasi bahwa hubungan ini tidak hanya soal transaksi.
Ada pembangunan kapasitas industri pertahanan nasional yang sedang berjalan di dalamnya.***