ZONAJAKARTA.com - Upaya penambahan Rafale oleh Indonesia yang diawali dengan penandatanganan letter of intent (LoI) pada akhir Mei 2025 lalu mengingatkan akan adanya publikasi penelitian dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY).
Dalam penelitian yang dipublikasikan UMY, langkah ini diyakini bisa membuka jalan bagi Indonesia untuk memperoleh benefit transfer teknologi (ToT) secara maksimal.
Akan tetapi ToT Rafale yang menjadi pembahasan UMY dalam penelitiannya justru menjadi paradoks ketika bicara mengenai dinamika yang berkembang di negara lain saat ini.
Penandatanganan LoI Rafale sendiri dilakukan Indonesia pada akhir Mei 2025 lalu lantaran Kementerian Pertahanan (Kemhan) RI merasa TNI AU memerlukan tambahan armada meski sudah mengamankan 42 unit sejak Februari 2022.
Keputusan itu diambil bahkan ketika jet tempur generasi 4,5 asal Prancis tersebut diterpa isu negatif yakni saat terjadinya peristiwa Operasi Sindoor.
Dilansir ZONAJAKARTA.com dari laman Defence Industry Europe edisi 29 Mei 2025 dalam artikelnya yang berjudul "Indonesia signs letter of intent to buy 18 more Rafale jets, expanding defence ties with France", penguatan hubungan diplomatis antara Jakarta-Paris juga menjadi alasan lain di baliknya.
Sekaligus mempertegas posisi bahwa negeri ini tetap setia untuk menggunakan pesawat buatan Dassault Aviation itu.
Dan bagi pabrikan, adanya penandatanganan LoI untuk menambah persediaan Rafale oleh Indonesia mempertegas bahwa pihaknya masih sangat dipercaya oleh pelanggan internasional.
Ini sekaligus membuat sesama negara Eropa yakin dengan kampanye Prancis bahwa pesawat itu layak dipertimbangkan sebagai alternatif pengganti F-35 dalam perencanaan pengadaan alutsistanya.
Prioritas untuk Armada Existing
Ketika LoI untuk menambah Rafale sudah ditandatangani, eksekusi mengenai hal tersebut diharapkan terjadi saat Bastille Day diselenggarakan tepat pertengahan Juli 2025 lalu.
Namun pada kenyataannya, pengumuman terkait hal itu belum kunjung disampaikan secara resmi.
Yang artinya belum pernah ada implementasi penambahan jumlah armada Rafale oleh pemerintah dalam hal ini Kemhan RI.
