ZONAJAKARTA.com - Belum lama ini, Menkeu Sri Mulyani kembali muncul di hadapan publik untuk mengklarifikasi sesuatu.
Kemunculan Sri Mulyani pada 20 Maret itu untuk meluruskan terkait transaksi mencurigakan di lingkungan Kemenkeu.
Bersama dengan Mahfud MD dan Kepala PPATK, Sri Mulyani beberkan fakta baru.
Pertama, Menkeu sebutkan bahwa Kemenkeu memang telah menerika surat dari PPATK pada 7 Maret 2023.
Baca Juga: China Siap Transfer Teknologi Destroyer Type 052D ke Indonesia Demi Lahirnya Kembali KRI 201
Di dalam laporan itu berisi seluruh surat PPATK kepada Kemenkeu terutama Inspektorat Jenderal dari periode 2009-2023.
Sri Mulyani mengatakan ada setidaknya 196 surat yang diterima oleh Kemenkeu.
Tapi yang perlu dipahami, di dalam surat itu tidak disebutkan ada nilai transaksi apapun.
“Jadi hanya nomor surat, tanggal, nama-nama orang yang ditulis PPATK”, kata Sri Mulyani.
Karena sebelumnya, Mahfud MD membeberkan ada transaksi mencurigakan sebesar 300 triliun di instansi tersebut.
Mahfud MD nyatanya sudah melaporkan itu kepada Kemenkeu sejak tahun 2009.
Tapi menurut pengakuan Menko Polhukam, Kemenkeu tidak merespon apapun sejak itu.
Dan dalih Sri Mulyani sebagai Menkeu adalah kondisi surat yang dia terima itu.
