Tak Hanya Ingin Jadikan India Sekedar Konsumen
Demi memenuhi ekspektasi India, Rusia tak ingin menjadikan atau memposisikannya hanya sekedar sebagai konsumen.
Sebagai langkah awal, para pejabat dari negara pimpinan Presiden Vladmir Putin itu mengusulkan fasilitas perakitan pesawat di Nashik yang merupakan markas dari Hindustan Aeronautics Limited (HAL).
HAL sendiri bukan baru-baru ini menjalin kerja sama joint production dengan Sukhoi.
Pada masa lalu, Su-30MKI juga turut diproduksi di lokasi yang sama.
Managing Director HAL DK Sunil bahkan telah mengonfirmasi bahwa tim teknis dari Rusia telah menyatakan bahwa fasilitas produksi yang berada di India telah dinyatakan layak digunakan kembali untuk proses perakitan Su-57.
Dan ini sejalan dengan keinginan Negeri Anak Benua itu yang ingin memperoleh kesempatan belajar mengembangkan jet tempur canggih secara mandiri.
Baca Juga: Su-57E Sempat Lebih Menarik dari F-35 bagi India, Ini yang Membuat Moskow Unggul Sesaat
Sebelum tawaran dari Rusia ini datang, India memang memiliki rencana untuk menambah persediaan Rafale miliknya sebanyak 114 unit.
Rinciannya, 90 unit merupakan varian F4 dan 24 unit sisanya direncanakan berupa varian F5 atau yang disebut juga sebagai "Super Rafale".
Lalu saat ini, IAF juga telah memiliki 36 unit Rafale F3 serta sudah mengamankan pesanan 26 unit Rafale Marine untuk Indian Navy.
Menurut laman Eurasian Times melalui artikel berjudul "Rafale Orders Explode! India Eyes Becoming Production Hub For French Jets After ‘Biggest Ever’ IAF Deal" yang dimuat pada 23 November 2025, Dassault Aviation bahkan telah menjanjikan New Delhi mengenai kemudahan memperoleh ToT yang ditandai dengan komitmen mendirikan fasilitas produksi badan pesawat (bersama Tata Group) yang ditargetkan mencapai 25 unit per tahun.
Serta telah didirikan pula fasilitas maintenance, repair, and overhaul (MRO) di Hyderabad terutama untuk mesin Snecma M-88.
Namun jika bicara mengenai source code, Prancis berbeda pikiran.
Mereka enggan untuk membagikannya dengan dalih kedaulatan teknologi, sehingga setiap integrasi dengan persenjataan termasuk menggunakan buatan negeri sendiri harus melalui persetujuan pabrikan asal.